Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan yang melekat pada partai politik. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain tujuan umum dan tujuan khusus, partai politik juga berwenang menyusun tujuan partainya, yang dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik. Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan ada 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (interest aggregation) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi.

Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang dimasukkan dalam program atau platform partai (goal formulation) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorangmisalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

3. Sebagai sarana rekruitmen politik

Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap parati butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggembangkan diri. Dengan mempunyai kader yang baik, parati tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya (Budiardjo, 2008: 405-409).

Selain fungsi-fungsi partai politik di negara demokrasi yang dikemukakan oleh Budiardjo diatas, dalam bukunya yang berjudul Partai Politik di Indonesia, Suprihatini menyebutkan beberapa fungsi partai politik, antara lain adalah partai politik sebagai:

1. Sarana partisipasi politik;

Artinya, partai politik ini berupaya memobilisasi atau mengarahkan massa (warga negara) ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Fungsi ini merupakan fungsi yang khas bagi parati politik. Keberhasilan fungsi partai politik ditandai dengan semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

2. Sarana artikulasi kepentingan;

Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan maksudnya, partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi.

3. Sarana agregasi kepentingan;

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, parati politik juga melakukan tawar menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

4. Sarana pembuat kebijakan;

Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijaksanaan tidak terlepas dari latar belakang dibentuknya parati politik, yaitu untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. ... dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintahan merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan partai politik yang ada (Suprihatini, 2008: 19-20).

Menurut pendapat Sigmund Neumann dalam Hamid (2008: 12), partai politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai empat fungsi, yaitu: Pertama, partai mengatur kehendak umum yang kacau; Kedua, mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik; Ketiga, menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum; dan keempat, memilih para pemimpin. Macridis mengemukakan bahwa:

“fungsi-fungsi partai politik yang diajukan oleh para ilmuan politik dan sosiologi, seperti representasi (perwakilan), perantara (brokerage), konversi, dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, dan mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan perumusan kebijaksanaan; serta kontrol terhadap pemerintah tidaklah memberikan konseptualisasi yang memuaskan mengenai hubungan fungsi dan struktur politik. Karena itu, Macridis mengajukan satu fungsi dukungan (supportive function). ... Partai harus menciptakan dukungan pada sistem, ...” (dalam Hamid, 2008:14).