Peran sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat  kabar,  majalah,  dan  juga  internet.  Proses  sosialisasi  atau  pendidikan  politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (civil society). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan  gambaran  tingkat  partisipasi  politik  pada takaran  yang maksimal.  Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pertama, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan   penting   dalam   keluarga,   termasuk   keputusan   tentang   nasib   si   anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah, atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga.  Demikian  juga keputusan  tentang siapa yang menjadi pilihan jodoh si anak. Akibatnya anak akan tetap bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki dunia kerja. Hal ini berbeda sekali di barat. Di sana anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut  hal-hal tertentu.  Di sana, semakin  bertambah  umur anak, akan semakin sedikit bergantung  kepada orang tuanya. Sementara  itu di Indonesia sering tidak ada hubungan  antara bertambah  umur anak dengan  tingkat ketergantungan  kepada  orang tua, kecuali anak sudah menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.

Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat  kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan  segala  sesuatu  yang  bermakna  politik.  Bagi  mereka,  ikut terlibat  dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban  warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya,  bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik  warga  masyarakat  seperti ini baru pada tingkat  kongnitif,  bukan  menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut  masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan  politik.  Jika kita amati,  pendidikan  politik  di Indonesia  lebih  merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan  penguasa.  Yaitu mereka harus mengikuti  sejak memasuki  SLTP, kemudian ketika  memasuki  SMU,  memulai  kuliah  di  PT,  memasuki  dunia  kerja,  dan  lain sebagainya.  Proses pendidikan  politik melalui media massa, barangkali,  sedikit lebih terbuka dan individu-individu dapat lebih leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggung-jawabkan  kebenaran dan ketepatannya.