Tipologi Budaya Politik

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam di dalam pembuatan kebijaksanaan atau di dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Hasilnya adalah beberapa jenis tiga tipe ideal budaya politik berikut:

1.   Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial (parochial political culture) adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana,sebut saja Pondok Pesantren Tebuireng salah satunya dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan atau spiritual dalam Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Peranan Kyai sangat berpengaruh terhadap santri karena Kyai juga membatasi komitmen pribadi para santri   terhadap politik dan mendesak komitmen para santri untuk menjadi lunak.

Baca Juga : Budaya Politik

2.   Budaya Politik Kaula

Budaya politik subyek atau kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka  terhadap  aspek  masukan  (input)  dan  partisipasinya  dalam  aspek keluaran (output) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah  yang  memiliki  spesialisasi,  ia  bahkan  secara  afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, ketika posisi para santri Tebuireng sebagai subyek (kaula) mereka dipandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisi  santri tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik, disisi lain suara santri juga sangat berpengaruh juka di lihat dari segi Politik meskipun santri hanya melihat di belakang panggung. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan seorang santri memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan atau kebijakan pemerintah adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, apalagi ditentang.

3.   Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana para warga masyarakat ataupun santri juga memilki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik  dan  administratif.  Dengan  perkataan  lain,  perhatian  dan  intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya  politik  partisipasi  seorang  santri  atau  orang  lain  dianggap  sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki  kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Santri juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya  di  belakang  panggung  politik.  Dengan  demikian,  santri    dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal ini karena  santri  telah  sadar  bahwa  betapapun  kecilnya  mereka  dalam  sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Model- model di atas kaitannya dengan studi tentang Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dirasakan penting karena dapat menunjukkan karakteristik-karakteristik khas serta tujuan-tujuan warga negara terhadap sistem dan proses politik.