Orientasi dan Sikap dalam Budaya Politik

Dalam pendekatan perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul  tersebut  akhirnya  mempengaruhi  budaya  politik  seseorang.  Karena hakekat kebudayaan politik suatu santri terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya   empiris,   simbol-simbol   yang   ekspresif,   dan   sejumlah   nilai   yang membatasi  tindakan-tindakan  politik,  maka  kebudayaan  politik  selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif bagi politik. Karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisi yang lain.

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan santri dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam sosok santri maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik santri dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari segi sistem ataupun pengaruh tokoh dalam pondok pesantren, di samping itu kebudayaan politik santri lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu- individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran  psikologi  sosial,  dan  terminal  terakhir  bertumpu  pada  status  sosial- ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap dan tingkah laku dalam politik.

Kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem Sosial-Budaya santri dalam arti luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar seorang santri bisa mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik  tertentu  yang  dipengaruhi  oleh  sikap  dan  tingkah  laku  politik  mereka sehari-hari.  Adapun  nilai-nilai  politik  yang  terbentuk  dalam  diri  seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya menempatkan  faktor  lingkungan  budaya  sebagai  salah  satu  faktor  penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.

Sikap   suatu   kecenderungan   berprilaku   adalah   produk   dari   proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku politik yang diperoleh melalui sosialisasi  politik,  tak  pernah  hadir  di  dalam budaya.  Budaya  politik  seorang adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti: kebutuhan, SINA (Sitem Nilai dan Asumsi) dan SKSM (Sistem Koordinasi Senso Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan  politik  apa  yang  dimilikinya,  biasanya  akan  bercampurbaur dengan prestasi di bidang peradaban.

Beberapa definisi sikap yaitu, berorientasi kepada respon : Pertama sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak mendukung (Unfavourable) pada suatu objek politik. Kedua berorientasi kepada kesiapan respon : sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek politik dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon dan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial politik yang telah terkondisikan. Ketiga berorientasi kepada skema triadik : sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif dan afektif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek politik di lingkungan sekitarnya. Secara sederhana sikap didefinisikan sebagai Ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap beberapa

hal. 32 Komponen atau struktur sikap suatu kelompok ataupun santri yaitu :

1.   Komponen kognisi yang berhubungan dengan belief (kepercayaan atau keyakinan),  ide,  konsep  persepsi,  stereotipe,  opini  yang dimiliki  santri mengenai sesuatu yang berkaitan dengan keyakinannya.

2.   Komponen   Afeksi   yang   berhubungan   dengan   kehidupan   emosional seorang masyarakat sendiri yang menyangkut perasaan seseorang terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi.

Faktor-faktor   yang   mempengaruhi   pembentukan   sikap:   pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau  lembaga  Pendidikan  Agama,  dan  faktor  emosional.  Eagly  dan  Chaiken(1993) mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap  objek  politik,  yang  diekspresikan  ke  dalam  proses-proses  kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku.

Menurut ahli psikologi sosial, yang memandang bahwa belajar sebagai suatu proses yang berakhir dengan terjadinya perubahan pola tingkah laku seseorang. Menurut para ahli itu, bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk didalamnya nilai-nilai politik, senantiasa mengalami proses transformasi, pemahaman dan internalisasi  ke dalam individu melalui tiga mekanisme utama, yakni asosiasi, peneguhan dan imitasi, di mana tingkah laku para aktor politik penting ditiru, sebagai bagian dari perilaku masyarakat.

Dari tiga proses di atas, apa yang disebut nilai-nilai dan kebiasaan- kebiasaan yang membentuk budaya politik dan diwariskan dari generasi ke generasi untuk kemudian mendikte orientasi, sikap dan tingkah laku politik santri dalam kebudayaaan. Pada dimensi inilah keterkaitan antara budaya politik santri dengan sikap dan tingkah laku politik, termasuk didalamnya partisipasi politik. Dimensi lain yang cukup mendasar perlu dicermati, adalah refleksi dari proses budaya politik santri dalam upaya menjabarkan kekuasaan masyarakat, sebagai cerminan wajah nyata dari orientasi, sikap dan tingkah laku. Selain itu budaya politik  santri  juga  merupakan  dialektika  dari  suatu  masyarakat  politik  dalam menjawab tantangan-tantangan politik yang menghalangi pada setiap fase pemantapan perkembangannya dalam psantren.

Penelitian kebudayaan politik ditandai adanya titik pusat perhatian pada masalah-masalah  sosialisasi  dan  pengalaman-pengalaman  politik  yang  dialami oleh berbagai tokoh di dalam pondok pesantren, yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya serta situasi di mana kebudayaan politik itu berubah. Penelitiannya dapat pula menjurus pada suatu perspektif baru dari perjalanan sejarah suatu tokoh, dengan memberikan perhatian utama yakni, bagaimana kepercayaan politik yang asasi dipengaruhi oleh ingatan atas peristiwa-peristiwa politik masa lampau.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrinnya dan aspek generikanya. Pertama, menekan pada isi atau materi budaya politik yang dapat dijumpai pada studi tentang doktrin: seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme dan Islam. Kedua, aspek generika yang menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik  terhadap  santri.  Misalnya,  apakah  budaya  politiknya  militan,  utopis, terbuka atau tertutup. Pada aspek generikanya dari budaya politik, dapat dilihat dari hakekat, bentuk dan peranannya. Hakekat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik santi ini menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai seorang santri adalah mempunyai prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup. Nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan masalah tujuan, seperti nilai-nilai pragmatis atau utopis.

Gabriel A. Almond mencatat, bahwa aspek lain yang menetukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (trust) dan “permusuhan” (hostility). Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok  lain.  Sebaliknya  kelompok-kelompok  yang  bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik. Dengan demikian, kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kelompok antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik santri. Dengan memahami budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat. Pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. Kedua, dengan memahami hubungan antara  budaya  politik  dan  sistem politik,  maksud-maksud  individu  melakukan kegiatannya  dalam  sistem  politik  atau  faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan terjadinya  pergeseran  politik  dapat  dimengerti.

Proses  pematangan  budaya politik  merupakan  pekerjaan  jangka  panjang  yang  hampir  tidak  memiliki perhentian. Proses ini berjalan seiring dengan dinamika perjalanan masyarakat dan sistem politiknya.