Orientasi Politik

Realitas  yang  ditemukan  dalam  budaya  politik,  ternyata  memiliki  beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda- beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang  di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

Budaya  politik  parokial  (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).

Budaya  politik  kaula  (subyek  political  culture),  yaitu masyarakat  bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.

Budaya politik partisipan  (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Kondisi  masyarakat dalam budaya politik partisipan  mengerti   bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem  politik  dan memiliki  kemauan untuk mendiskusikan  hal  tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan  dan memiliki  kemauan untuk mengorganisasikan  diri dalam  kelompok- kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi  politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy  atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan  dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya  (trust) antar warga negara. Oleh karena itu  dalam  konteks politik,  tipe  budaya  ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman  yang sama sebagai warga negara dan memiliki  perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi  sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing  warga negaranya  tidak  aktif.  Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan artisipasi  politik  yang  tinggi,  agar terciptanya  mekanisme  kontrol  terhadap berjalannya sistem politik.

Budaya  Politik  parokial  merupakan tipe  budaya  politik  yang  paling  rendah,  yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih  mengidentifikasikan   dirinya  pada  perasaan lokalitas.  Tidak  terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya  sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Budaya  politik  ini juga mengindikasikan  bahwa masyarakatnya  tidak  memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi  dalam  politik.  Perasaan kompetensi  politik  dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

1.      Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)

2.      Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)

3.      Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)

Pola kepemimpinan  sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas.  Di  negara berkembang seperti  Indonesia,  pemerintah  diharapkan  makin besar peranannya  dalam pembangunan di segala bidang. Dari  sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi  tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan  kesetiaannya  yang tinggi. Akan tetapi, ada pula  elite  yang menyadari  inisiatif  rakyat  yang  menentukan tingkat  pembangunan, maka elite itu  sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.

Suatu pemerintahan   yang  kuat dengan disertai  kepasifan  yang  kuat dari  rakyat, biasanya  mempunyai  budaya  politik  bersifat  agama politik,  yaitu  politik  dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat.

Budaya  tersebut merupakan usaha percampuran politik  dengan ciri-ciri  keagamaan yang dominan  dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang. David  Apter  memberi  gambaran tentang kondisi  politik  yang menimbulkan  suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer  yang terlalu  kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya  politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.