Sebelum membahas perkembangan,
pendekatan dan peranan sosiologi
politik, terlebih dahulu perlu memahami pengertian
dan hakikat sosiologi politik. Hal ini penting,
agar dalam mempelajari materi selanjutnya
memiliki pemahaman yang jelas mengenai
apa itu sosiologi politik, apa
cakupannya dan di mana posisinya antara sosiologi dan ilmu politik?
Apakah sebagai cabang dari sosiologi,
atau merupakan pokok bahasan tersendiri terpisah dari kedua disiplin ilmu
tersebut?
Sosiologi politik berasal dari dua kata, yang secara terpisah mempunyai arti
sendiri-sendiri sebagai
suatu disiplin
ilmu, yaitu sosiologi dan
politik. Istilah "sosiologi"
pertama kali dimunculkan oleh Auguste
Comte (1798-1857), salah seorang pendiri
disiplin ilmu ini, pada tahun 1839 di dalam bukunya Cours de Philosophie Positive,
jilid IV (Duverger, 1989, hal 1). Secara sederhana
"sosiologi" berarti studi tentang
masyarakat dipandang
dari suatu segi tertentu. Comte dan 'Spencer
(1820-1903) yang juga seorang pendiri
lainnya (Rush & Althoff, 1990: 1), menekankan
masyarakat sebagai unit dasar dari analisis
sosiologis. Sementara, berbagai
lembaga lainnya, seperti.. keluarga, dan lembaga-lembaga politik,
ekonomi dan keagamaan dan interelasi
antara lembaga-lembaga tersebut
merupakan sub-unit dari analisk
Para
sosiolog modern
mendefinisikan sosiologi sebagai "ilmu pengetahuan yang membahas
kelompok-kelompok sosial" (Jhonson, 1961: 2) dan "studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interrelasinya" (Ginsburg, 1934:
7). Dari sudut pandang ini, sosiologi
memberikan pusat perhatian pada
tingkah laku individual dan tingkah
laku kolektifnya secara terpisah dari masyarakat, karena hal ini bukan merupakan bidang kajian psikiarti dan
psikologi, melainkan tingkah laku manusia dalam konteks sosial.
Dari uraian di atas, dapat kita ikhtisarkan beberapa pengertian sosiologi Sebagai berikut:
1. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang
masyarakat;
2. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari
tentang kelompok-kelompok
sosial dalam masyarakat;
3.
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat, atau tingkah laku manusia
dalam konteks sosial.
Setelah dipahami apa itu sosiologi, selanjutnya perlu dipahami apa itu "politik". Banyak batasan
mengenai apa itu "politik". Beragamnya
batasan ini sangat tergantung dari sudut pandang para pembuat
batasan itu masing-
masing. Para pembuat batasan
hanya meneropong satu aspek atau
unsur saja dari politik. Unsur
itu diperiakukannya sebagai konsep pokok,
yang
dipakainya untuk meneropong
unsur-unsur lainnya. Hal
ini tentu saja sangat menyulitkan
kita untuk memahami apa itu politik. Namun demikian
untuk memberikan gambaran mengenai
apa itu politik, berikut
akan diuraikan konsep-konsep
pokok yang mendasari perumusan atasan
mengenai politik.
Miriam
Budiarjo (7)
mengemukakan bahwa
konsep-konsep pokok mengenai politik adalah "negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policys beleid) dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)".
Secara terurai, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam
sistem politik atau negara yang menyangkut
proses menentukan tujuan-tujuan
dari sistem itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan
keputusan". Dalam melaksanakan
tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (pubilc policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau
alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama
maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam
proses ini.
Penjelasan yang lebih kurang sama, dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai esensi dari politik.
Menurutnya batasan mengenai politik bermacam- macam. Politik
bisa diartikan sebagai proses penyelesaian
dari konflik-konflik manusia: atau proses dimana
masyarakat membuat keputusan-keputusan
ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu: atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai
tertentu', atau berupa
pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh
di dalam masyarakat.
Namun demikian, menurut Rush dan Althoff,
meskipun politik itu memiliki batasan yang bermacam-macam, akan sangat
membantu
apabila menganggap kekuasaan sebagai
titik sentral dari studi politik. Batasan ini juga disepakati oleh Duverger (1989) dan beberapa pakar lainnya.
Dengan demikian tampaknya kita
menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai "masalah
kekuasaan", dan tentunya kita pun sepakat pula membatasi ilmu politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".
Dua pengertian, yaitu
"sosiologi" dan "politik" atau "ilmu
politik" telah dipahami dengan baik. Selanjutnya perlu dipahami apa itu "sosiologi politik",
bagaimana konsepsi dasarnya? Apakah pengertiannya merupakan
gabungan dari pengertian
sosiologi dan pengertian politik atau memiliki pengertian tersendiri. Uraian berikut akan memberikan pemahaman?
Mengacu pada pemikiran
Duverger
(1989),
ada
dua
arti
mengenai "sosiologi politik". Pengertian
pertama, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang negara",
dan yang kedua, menganggap sosiologi politik sebagai
"ilmu tentang kekuasaan".
No comments:
Post a Comment